MANADO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara mengadakan kegiatan bersama para pengelola data dan informasi tingkat kabupaten/kota. Pertemuan yang dibuka Sekretaris BKKBN Sulut Lady Ante SPd MAP itu digelar di Hotel Gran Puri, Selasa (23/8/2022).
Kegiatan ini bertajuk Rekonsiliasi Data Kasus Stunting Dan Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 ini, dibuka oleh Plh Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante SPd MAP.
Dalam sambutan mewakili Kaper BKKBN Sulut, Lady Ante mengatakan, kegiatan rekonsiliasi data kali ini adalah upaya penguatan, deteksi dini, intervensi spesifik, serta sensitif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting.
“Khususnya sebagai filter kasus-kasus yang sulit, termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita,” ujar Lady.
Menurutnya, belum lama ini Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin menegaskan prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3 persen. Yaitu melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran.
Selain itu didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS dan (penguatan) tingkat implementasinya hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu.
Peraturan Presiden 72/2021 Pasal 8 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting terdiri atas kegiatan prioritas.
Ada 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, termasuk di dalamnya audit kasus stunting diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan stunting.
Dalam pertemuan ini Plh Kaper BKKBN Sulut turut didampingi Koordinator Adpin Ignasius P Worung SE MSi dan Sub Koordinator Datin Martha Tumonggor SE.(red)
