MINUT – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Sulut selesai membangun sanitasi perdesaan di dua desa di Minahasa Utara. Pembangunan fasilitas berupa toilet di rumah penduduk itu sebagai pendukung program penurunan kasus stunting di Sulut.
Data diperoleh dari Dinas PUPRD Sulut, fasilitas itu berupa bangunan MCK untuk Desa Tiwoho dan Desa Darunu, Kecamatan Wori. Jumlah bangunan yang dibangun masing-masing Desa Tiwoho sebanyak 23 unit dan Desa Darunu 15 unit.
“MCK dalam program sanitasi masyarakat ini sebagai dukungan mengurangi prevalensi stunting di Sulut dari sektor infrastruktur. Salah satu lokus penanganan adalah Minahasa Utara,” kata Kepala Dinas PUPRD Sulut Alexander Wattimena.
Menurut Wattimena, Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) sangat concern dengan masalah stunting di Sulut karena mengancam generasi akan datang.
“Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian serius Pak Gubernur dan Pak Wagub, makanya penyiapan generasi sangat penting. Salah satunya anak-anak balita harus bebas dari stunting, yang didukung semua stakeholders. Dukungan kami dari sisi infrastruktur seperti sanitasi, air minum, jalan lingkungan, dan lainnya,” ungkap mantan Sekretaris Dinas PUPRD Sulut ini.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRD Sulut Hengki Manumpil menyebutkan bangunan MCK tersebut sistemnya didesain sesuai standar bangunan sanitasi, terutama sistem pengolahan limbah tinjanya.
“Septic tank-nya dibuat ramah lingkungan, sehingga tidak mencemari air sumur warga,” ungkapnya.
Manumpil menambahkan bangunan-bangunan MCK itu dibangun di masing-masing rumah yang fasilitasi sanitasi pada awalnya tidak sesuai dengan standar, bahkan rumah yang belum memiliki MCK.
“Karena penurunan stunting ini merupakan program bersama dengan instansi lain, maka pemilihan di rumah mana yang dibangun fasilitas tersebut sesuai data dari tim,” katanya.
Dijelaskan juga, bangunannya adalah permanen beton berukuran 1,5 x 1,5 meter, dengan dinding dalam separuhnya dipasangi keramik. Di Tiwoho untuk 23 unit menelan anggaran Rp576,2 juta yang dibiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan di Darunu 15 unit dibiayai dengan anggaran Rp478,5 juta dari DAU.(hdr/red)
