MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut 2023. Untuk penyusunannya mulai dibahas rancangan awal (Ranwal) lewat Forum Konsultasi Publik, Kamis (03/02/2022) di Hotel Peninsula Manado.
Pjb. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut Asiano Gamy Kawatu berkenan membuka agenda yang digelar Bappeda Sulut ini. Kawatu dalam sambutannya mengatakan, RKPD menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD karena menjadi dasar dalam kebijakan alokasi anggaran.
“Kami libatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, DPRD, dan perwakilan elemen masyarakat agar materi penyusunannya kaya dengan berbagai masukan untuk kemajuan pembangunan,” kata Kawatu.
Sekdaprov juga memaparkan sejumlah isu strategis di Sulut yang menjadi perhatian bersama untuk dilaksanakan pada 2023 nanti. Antara lain mewujudkan Bumi Nyiur Melambai sebagai Super-Hub di Indonesia Timur. Selanjutnya, pengembangan destinasi pariwisata super prioritas (di Likupang), kemandirian pangan, penanganan kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan penurunan prevalensi stunting.
Sementara isu nasional yang turut jadi perhatian Sulut juga adalah reformasi ekonomi, terutama kondisi makro dan mikro ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Katanya, kondisi keuangan negara pada alokasi dana transfer ke daerah semakin menurun, sehingga proporsi anggaran, lebih diutamakan ke dana alokasi khusus (DAK).
“Untuk pembiayaan pembangunan, daerah perlu bekerjasama dengan swasta dan masyarakat agar tidak memberatkan fiskal daerah,” ujarnya.
Kawatu juga berharap konsultasi publik itu dijadikan momentum bagi peserta mengeluarkan pikiran dan usulan yang cerdas dan hebat untuk menjadikan Sulut lebih maju.
“Sehingga banyak masukan bagi pemerintah dalam mengatur arah kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sementara Kepala Bappeda Sulut Ir Jenny Karouw menjelaskan Pemprov Sulut mendulang masukan-masukan pemikiran dari berbagai elemen untuk diolah menjadi patokan pengambilan kebijakan, khususnya terkait dengan penyusunan anggaran tahun 2023.
“Arah dan kebijakannya sudah ada, dan tidak menyimpang dari Renstra dalam RPJMD. Secara spesifik dan agak mendetail masukannya akan dimasukkan dalam RKPD. Nantinya akan didistribusi ke masing-masing SKPD,” kata Karouw, menjelaskan.(red)
