JAKARTA — Stunting di Indonesia saat ini angkanya 27,6 persen. Dan pemerintah menargetkan di 2024 menjadi 14 persen. Menurut Presiden Joko Widodo, ini bukan angka yang mudah, tapi dia meyakini kalau lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit dicapai.
“Sudah didesain konsolidasi anggaran dan program Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ini akan seperti apa, ini menjadi tugas Bapak dan Ibu semua karena persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Dengan koordinasi Kemenko PMK dengan Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana, mulai saat ini BKKBN memegang kendali pencegahan stunting,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/01/2021).
Sementara Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam laporannya menjelaskan, usai Rapat Terbatas Program Percepatan Penurunan Stunting tanggal 25 Januari 2021 seusai arahan dari Presiden RI, BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting.
“BKKBN siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah (sampai dengan tingkat desa). BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh desa. Mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 serta pemenuhan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024,” kata dr Hasto.
Katanya juga, BKKBN akan memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan. BKKBN pada tahun 2021 telah siap melaksanakan Pendataan Keluarga (PK) secara serentak di seluruh Indonesia.
“Produk data mikro akan dijadikan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan kepada kami bahwa program yang dirancang dapat ter deliver secara cepat dan tepat pada masyarakat yang membutuhkan,” tukas Hasto.
Sementara Presiden dalam arahannya menegaskan saat ini penduduk Indonesia mulai didominasi oleh generasi muda. Hal itu akan mencapai puncaknya dalam kurun 2025 hingga 2035 mendatang lewat bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kategori usia lainnya. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan generasi muda tersebut menjadi generasi unggul yang akan memimpin dan membawa kemajuan bagi Indonesia di masa emas mendatang.
“Kita harus tahu dan menyiapkan betul sehingga saat Indonesia Emas, yang muncul adalah keluarga sehat, produktif, dan berkualitas. Di tangan mereka lah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depannya,” ujar Presiden.
Katanya, BKKBN merupakan ujung tombak bagi pembentukan keluarga berkualitas sejak dini. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), BKKBN harus berupaya keras untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang seimbang agar tercapai Indonesia Maju.
Presiden Joko Widodo sendiri melihat bahwa peranan BKKBN dalam hal ini sangatlah strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Menurutnya kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya yang merupakan tiang negara.
“Sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika tiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera. Jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat dan cerdas,” tuturnya.
Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa generasi muda Indonesia akan mulai mendominasi proporsi kependudukan Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan strategi pendampingan dan pemberdayaan keluarga yang berbeda dibandingkan dengan program-program yang dijalankan sebelumnya.
Kini, kelompok sasaran utama program yang dijalankan BKKBN adalah para generasi atau keluarga-keluarga muda yang memiliki karakter digital yang memerlukan metode komunikasi yang berbeda sehingga program-program BKKBN dapat mencapai mereka.
“Metode komunikasi BKKBN juga harus berubah. Harus berkarakter kekinian. Gunakan media-media yang kekinian dalam penyampaian informasi sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan,” kata Presiden.
Jokowi melanjutkan, materi binaan BKKBN juga tidak hanya berkutat pada jumlah anak dan jarak antarkelahiran, tapi juga bagaimana membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, hingga kebahagiaan keluarga.
“Penanganan gizi, kualitas sanitasi, lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, juga terjaganya sumber-sumber pendapatan adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia,” ucapnya.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara pembukaan rakornas tersebut di ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Adapun sejumlah menteri kabinet hingga jajaran BKKBN lainnya mengikuti acara secara virtual.
Di Kantor Perwakilan BKKBN Sulut, pembukaan Rakornas ini diikuti secara virtual oleh Kadis Dukcapil dan KB Sulut dr. Bahagia Mokoagow, Plh Kepala BKKBN Ignatius Worung, Ketua IBI Sulut, para kepala bidang, dan Duta GenRe Sulut.(red)
