BirokrasiPemerintahanSangihe

Wounde Temui Menteri PANRB Bahas Penataan Birokrasi dan Penyelesaian Isu THL

831
×

Wounde Temui Menteri PANRB Bahas Penataan Birokrasi dan Penyelesaian Isu THL

Sebarkan artikel ini
Albert Wounde saat bertemu MenPAN-RB, tadi siang

JAKARTA, gosulut.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Albert Huppy Wounde menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di kantor KemenPAN-RB di Jakarta, Kamis (16/01/2025). Pertemuan untuk mendiskusikan strategi penataan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta penyelesaian isu tenaga harian lepas (THL) di Pemkab Sangihe
Dalam pertemuan tersebut Pj. Bupati Wounde menyampaikan rencana penataan birokrasi yang mencakup pengisian jabatan kosong dan rotasi jabatan, pembinaan jabatan fungsional serta rasionalisasi perangkat daerah yang kurang efektif dan efisien guna menciptakan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang lebih berkualitas.
“Kami berkomitmen untuk memastikan birokrasi di Sangihe menjadi lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ungkap Wounde.
Selain itu, diskusi juga berfokus pada penyelesaian masalah tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK. Pj. Bupati Wounde menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat untuk memastikan proses transisi THL ke PPPK berjalan lancar, termasuk memberikan pendampingan bagi daerah dalam penyelesaian administratif dan teknis.
“Kami juga membutuhkan solusi yang jelas untuk THL yang belum berhasil diangkat menjadi PPPK agar tetap memiliki kesempatan berkontribusi di sektor pelayanan publik. Mereka adalah orang-orang yang telah banyak berkontribusi untuk daerah sehingga layak untuk diperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan pengangkatan THL menjadi PPPK sebagai bagian dari reformasi sistem ASN. Namun, untuk THL yang belum memenuhi syarat, pemerintah akan mengarahkan skema solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Kami berkomitmen memberikan kebijakan yang adil dan proporsional, sehingga proses penataan THL tidak mengganggu pelayanan publik di daerah,” ujar Rini Widyantini.
Pertemuan ini menjadi langkah yang sangat penting dalam mempercepat reformasi birokrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta memberikan kepastian bagi seluruh THL terkait status kepegawaian mereka.
“Apa yang sudah saya mulai saya akan kawal dan tuntaskan. Misalnya penempatan pegawai the right man on the right place, pengangkatan pegawai/THL dan pembinaan jabatan fungsional serta rasionalisasi perangkat daerah yang kurang efektif dan efisien,” ujar Pj Bupati Sangihe.
Wounde menyarankan juga agar Pemkab Sangihe terus berkoordinasi dengan pusat walaupun dirinya nantinya sudah selesai dalam tugas jabatannya sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe.
“Saya akan tetap membantu daerah ini asalkan semua elemen baik eksekutif, legislatif, dan masyarakat mau bergandeng tangan untuk membangun demi kemajuan bersama” ungkapnya.
Dalam kesempatan bertemu baik dengan Menteri PANRB dan juga Mendagri Pj. Bupati yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Panitia, juga menyampaikan undangan sekaligus menyampaikan harapan pemerintah dan masyarakat Sangihe agar beliau berdua bisa mengambil bagian menjadi tamu kehormatan dalam perayaan HUT ke-600 Sangihe dan Pesta Adat Tulude.(d’frendy)