MINUT, gosulut.com – Perwakilan Bank Indonesia Sulut High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulut. Digelar juga showcasing Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), di The Sentra Hotel, Selasa (10/12/2024). Berbagai stakeholders dilibatkan. Antara lain perwakilan instansi dan lembaga pemerintah, serta perbankan.
Rangkaian HLM antara lain pemaparan prospek ekonomi Sulawesi Utara yang disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Divisi Perumusan dan Implementasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Kekda) Renold Asri; Laporan TPID Sulawesi Utara oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung; Laporan Digitalisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, June E. Silangen; sharing terkait Perkembangan Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly G. Wowiling; serta sharing terkait Upaya Manado sebagai Kota Digital oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Manado, Atto M. Bulo.
Renold Asri memaparkan bahwa pada 2024 ini perekonomian Sulut diprakirakan akan tumbuh lebih baik dengan kisaran 5,5-6,0%. Pertumbuhan yang stabil tersebut didukung dengan prakiraan realisasi inflasi yang tetap berada dalam sasaran nasional 2,5% ± 1 %.
“Capaian pertumbuhan ekonomi Sulut yang baik dan kestabilan harga merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, dan kolaborasi erat yang telah dijalin oleh seluruh stakeholders, baik dalam kerangka TPID maupun TP2DD,” kata Renold.
Disebutkan juga tahun depan perekonomian Sulut masih akan tetap tumbuh dengan inflasi yang diprakirakan semakin melandai. Katanya, untuk melanjutkan sinergi dan kerja sama pada tahun 2024, diharapkan agar Pemda Sulut bersama seluruh stakeholders dapat terus menjaga semangat dan menjalin kolaborasi sehingga 2025 menjadi tahun yang gemilang bagi perekonomian Sulut.
“Beberapa upaya yang dapat diperkuat diantaranya dengan mengoptimalkan belanja daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi demi kesejahteraan masyarakat. Juga memperkuat koordinasi melalui TPID, TP2DD, serta upaya inovatif Iainnya,” kata dia.
Sementara June Silangen menyampaikan tujuan digitalisasi adalah untuk efisiensi dan kecepatan dalam proses penerimaan pendapatan daerah, transparan, dan akuntabel untuk monitoring dan evaluasi yang lebih baik.
“Juga untuk peningkatan transparansi melalui sistem digital yang dapat menyediakan audit trail yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta peningkatan layanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran secara lebih mudah dan nyaman,” ujar Silangen.
Pada tahun 2024, sampai Oktober tercatat pajak daerah di Sulut yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah terealisasi sebesar Rp333,02 miliar melalui semi digital 84,58% dan digital 15,42%. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah teralisasi sebesar Rp225,89 miliar melalui digital 100%. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sudah terealisasi sebesar Rp277 miliar melalui digital 100%. Pajak Air Permukaan (PAP) sudah terealisasi sebesar Rp4,26 miliar melalui semi digital 94,06% dan digital 5,94%. Pajak Rokok (PR) sudah terealisasi sebesar Rp60,78 miliar melalui digital 100%. Berikutnya, retribusi daerah Sulut yang terdiri dari Jasa Umum sudah terealisasi sebesar Rp147,53 miliar melalui semi digital 3,20% dan digital 96,80 %; Jasa Usaha sudah terealisasi sebesar Rp3,21 miliar melalui tunai 14,63%, semi digital 85,11%, dan digital 0,26%; dan Perijinan Tertentu sudah terealisasi sebesar Rp149,29 juta melalui semi digital 17,59% dan digital 82,41 %.
Pada tingkat kabupaten/kota, Atto M. Bulo menyampaikan langkah-langkah menjadikan Manado Kota Digital Tahun 2025. Hal tersebut akan dicapai dengan melakukan beberapa hal. Yakni menghilangkan penerimaan tunai, menerapkan teknologi informasi pajak, menerapkan pembayaran online, revisi nilai bumi dan bangunan PBB, menerapkan e-SPPT, menerapkan teknologi informasi khusus WP, penerimaan retribusi dengan kanal QRIS, dan kanal penerimaan e-commerce.
“Dalam rangka implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Pemerintah Kota Manado telah mengadakan kerjasama pembayaran pajak daerah dengan BSG, Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart, BCA, Mandiri, dan Tokopedia. Semua langkah kerjasama tersebut dilakukan demi terwujudnya ETPD dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan akan meningkatkan PAD Kota Manado,” ungkap Bulo.
Dari sisi pengendalian inflasi, Reza Dotulung menyampaikan kegiatan pengendalian inflasi di Sulut ditopang dengan alokasi dalam APBD sebesar Rp14 miliar yang tersebar di APBD Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Hingga November 2024 telah dilakukan 645 GPM, 28 Operasi Pasar, dan 7 Kerja Sama Antar Daerah pada provinsi dan 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Capaian pengendalian inflasi Sulut Januari sampaio November 2024 juga terkendali, berada pada angka 0,51 % (ytd) dan terendah kelima secara nasional.
Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari kolaborasi pengendalian inflasi dalam TPID Sulut dengan Bank Indonesia melalui GNPIP, di mana di dalamnya terdapat pelaksanaan GPM, HLM, capacity building, komunikasi kebijakan bijak berbelanja, penerapan Good Agriculture Practice, dan fasilitasi distribusi pangan.
“Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut pada akhirnya mampu mengendalikan inflasi di Sulawesi Utara dan perlu dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah juga perlu terus didorong untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Utara,” ujar Dotulong.
Novly Wowiling selaku perwakilan TPID Kabupaten/Kota menyampaikan upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Minahasa Utara. Yakni Gerakan Pangan Murah bersubsidi yang telah dilakukan di 10 kecamatan yang difasilitasi oleh Dinas Pangan; Rica Mapalus yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan BUMD PUD Klabat yang berkolaborasi dengan kelompok petani Champion binaan Bank Indonesia dan Dinas Pertanian, Pasar Murah bersubsidi dan Kios Inflasi yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan.
Selain itu, Minahasa Utara pun sedang mempersiapkan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027, yang di dalamnya telah direncanakan dukungan ketersediaan pasokan akan dilakukan peningkatan luas tanaman pangan dan hortikultura, penyaluran bibit, sarana, dan prasarana untuk pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan lumbung pangan, dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kegiatan ditutup dengan pelaksanaan showcasing GNPIP.(red)
