Jumat
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penambahan lahan untuk 301 kepala keluarga (KK) pengungsi asal Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Lahan satu hektare per KK tersebut untuk lahan pertanian jika pengungsi sudah direlokasi.
Seperti diketahui, erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada 17 April 2024 dan 30 April 2024, mengakibatkan Desa Laing Patehi dan Pumpente porak-poranda. Dua desa dikategorikan tidak layak dihuni kembali. Apalagi posisi pemukiman warga tepat di bawah kaki Gunung Ruang.
“Mohon Pak Presiden, karena selain semua rumah mereka rusak, kebun mereka juga habis, pak. Kalau bisa ada tambahan lahan perkebunan bagi 301 keluarga ini, pak,” ucap Olly kepada Jokowi lewat video conference.
Tanpa pertimbangan, Jokowi segera menyetujui permohonan Olly. Dikatakannya penambahan lahan satu hektar per kepala keluarga adalah kebutuhan paling mendasar untuk memulihkan perekonomian mereka.
“Bisa jadi apa yang disampaikan Gubernur saya kira setuju ada tambahan lahan untuk pertanian atau perkebunan. Saya kira ini penting sekali berkaitan dengan kegiatan dan pekerjaan mereka,” kata Jokowi.
Seperti rilis yang dilansir Sekretariat Presiden, Presiden menegaskan bahwa berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya.
“Sehingga diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan,” ujar Presiden dalam pengantar ratasnya.
Presiden juga minta jajarannya untuk memastikan bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi sudah tepat dan sesuai.
Bahkan, Presiden secara khusus minta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono untuk terjun langsung ke lapangan.
“Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden.
Instruksi lainnya adalah Presiden minta agar jajarannya segera membuat skema terkait pendanaan, bantuan, hingga kalkulasi anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan relokasi tersebut.
Presiden juga ingin menteri terkait melakukan identifikasi terhadap bangunan dan infrastruktur yang terdampak.
“Dan yang paling penting identifikasi beberapa bangunan yang rusak dan infrastruktur yang terdampak, baik itu sekolah, rumah sakit, ataupun jembatan, dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan,” tutur Presiden.
Sebelumnya pada Jumat (3/5/2024) pagi, Olly bersama pihak BNPB RI dan Forkopimda Sulawesi Utara meninjau langsung posko terpadu yang berlokasi di Desa Apeng Sala, Kecamatan Tagulandang, di Pulau Tagulandang.
Sebanyak 156 jiwa yang terbagi di Desa Laing Patehi 18 KK atau 57 jiwa dan Desa Paumpente 36 KK atau 99 jiwa, masih bertahan di lokasi posko terpadu buatan pemerintah tersebut.
Di hadapan para pengungsi asal Pulau Ruang Olly mengatakan bakal mengusulkan lahan pertanian di lokasi relokasi nanti.
“Siapa tahu pemerintah setuju ngoni lagi dapa tanah ba kobong (siapa tahu pemerintah setuju kalian mendapat tanah untuk berkebun),” katanya.
“Tapi gubernur blum mo janji ini. Baru mo bicara deng presiden kalo ngoni pe kalapa so angus samua di sana. Kalaupun dorang mo pindah dapa tanah deng kobong. Itu tu tujuan pindah di sana. Lumayan satu keluarga dapa satu hektar (tapi gubernur belum janji. Baru akan bicara dengan presiden kalau kelapa kalian sudah hangus semua di sana. Kalaupun mereka pindah dapat tanah dan kebun. Itu tujuan pindah ke sana. Lumayan satu keluarga dapat satu hektar,” sambungnya.
Terkait lokasi relokasi di dua wilayah, beber Olly, pemerintah juga memastikan agar para pengungsi nyaman serta betah sebagaimana kehidupan mereka di Pulau Ruang. Rencananya, lokasi relokasi berada di Likupang (Minut) dan di Desa Dumagin, Kabupaten Bolsel.
Hal ini akan disesuaikan dengan kultur, budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kemudian mata pencaharian warga yang telah terbiasa bertani maupun melaut.
“Kita pilih di pinggir laut, supaya budaya tidak hilang. Satu di Likupang, satu di Bolsel. Kalau boleh dalam dua hari ini seluruh warga pengungsi yang dari Gunung Ruang pergi ke lokasi pengungsian di Manado. Dari Bitung, satu lokasi supaya pendataan lebih gampang,” bebernya.(adv/dkips)
