MANADO — Pemerintah pusat menyediakan dana Rp695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Covid-19. Pemerintah pusat mengalokasikan pos untuk belanja sektoral dan Pemda dengan pagu anggaran mencapai Rp106 triliun, dari total anggaran itu.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan dalam konteks PEN, dari pagu anggaran Rp106 triliun itu, alokasi yang diarahkan untuk pemda di antaranya Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik Rp8,7 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, dan cadangan perluasan Rp58,87 triliun.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang melobi pemerintah pusat agar mendapatkan ‘jatah’ alokasi yang cukup besar dari program pendanaan PEN khusus lewat alokasi pemda. Gubernur Olly Dondokambey menargetkan Rp1 triliun.
Menurut Gubernur, refocusing anggaran untuk Covid-19 senilai Rp191,5 miliar cukup ‘menggoyang’ fiskal daerah. Sebab, akibatnya banyak kegiatan pemerintahan yang terpotong, bahkan hilang sama sekali demi menangani dampak Covid-19.
“Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya anggaran pembangunan karena adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat (DAU). Makanya beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba minta bantu pemerintah pusat dalam rangka mengusahakan sumber pendanaan melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkap Gubernur Olly saat menyampaikan penjelasan rancangan KUA-PPAS Perubahan 2020, di DPRD Sulut, kemarin.
“Mudah-mudahan dana sebesar Rp191,5 miliar yang kita refocussing kegiatan itu dapat dikembalikan kepada kita, sehinggga program pemerintah dalam rangka percepatan ekonomi di Sulut bisa berjalan. Syukur kalau ada lebih banyak. Target saya, sih, 1 triliun pusat berikan ke kita,” sambungnya.
Soal dana dari program PEN ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulut Jeffry Korengkeng mengatakan Gubernur Olly mengusulkan pinjaman Rp1 triliun lewat program PEN tersebut untuk menggerakkan seluruh sektor ekonomi di Sulut.
“Memang lobi yang dibutuhkan karena dananya hanya Rp10 triliun untuk semua pemerintah daerah. Gubernur mau kalau bisa 1 triliun yang diberikan pemerintah pusat,” ujar Korengkeng di ruang kerjanya, pekan lalu.
Sementara itu, terkait KUA-PPAS Perubahan T.A. 2020, Olly menerangkan bahwa pada Semester II Tahun 2020 diasumsikan kondisi perekonomian Sulut masih dipengaruhi oleh tren perkembangan perekonomian nasional pada Semester I yang mengalami pelambatan karena pandemi Covid-19.
“Sehingga ekonomi Sulut lebih fokus pada bagaimana menggerakkan sektor pertanian, perikanan kelautan dan kehutanan sebagai kontributor terbesar terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Olly mengajak pihak DPRD Sulut bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut di tengah pandemi Covid-19.
“Saya kira banyak hal yang memang harus kita lakukan di Sulut. Kita perlu dukungan dari seluruh Anggota DPRD di Sulut untuk dapat bekerja bersama–sama dengan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di saat pandemi Covid-19 ini, karena kita tidak bisa menyangka dengan situasi kondisi seperti ini. Tapi kalau kita mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dalam rangka membuka sektor-sektor perekonomian baru saya yakin dan percaya harapan kita Sulut lebih baik dan lebih hebat ke depan bisa terwujud,” tutupnya.(red)
