MINSEL – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten/Kota se-Minahasa Raya, Tomohon dan Bitung, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024, di Hotel Sutanraja Amurang, Minahasa Selatan (Minsel,) Selasa (27/2/2024).
Kegiatan sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus mendorong peningkatan digitalisasi di Sulut ini dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw. Wagub Kandouw dalam sambutannya mengapresiasi BI Sulut yang menginisiasi kegiatan ini. Karena di acara ini hadir pemangku pengambil keputusan.
“Saya apresiasi pak Andry (Kepala BI Sulut) adakan acara ini. HLM saya setuju karena jujur saya sampaikan bapak/ibu ini takut sama pimpinannya, takut laksanakan eksekusi. Ini yang hadir langsung petinggi dengar sendiri bagaimana berbahaya ini harga pangan kalau tak dikendalikan,” beber Wagub.
Orang nomor 2 di Sulut ini mencontohkan hari ini dirinya mendapat info harga beras berada di level paling tinggi dalam sejarah. Di beberapa daerah, menembus Rp18.000 per kilogram. Apabila harga beras terus demikian dan tidak turun, akan berpengaruh ke masyarakat.
“Singkat kata, kenaikan harga pangan ini satu hal amat berbahaya,” tukasnya.
Wagub melanjutkan bahwa beda halnya dengan kenaikan harga rokok atau harga kopi.
“Kenaikan rokok ibu bisa ngomel ke bapak dan menyuruh berhenti merokok. Kalau kenaikan harga kopi di Starbucks, “Pak sudah jo ke Starbucks, ke RKB jo atau kalau di Amurang ke Topas”. Tapi, beras siapa mau rubah?” tuturnya.
“Ini hal faktual yang harus kita hadapi bersama-sama,” katanya menambahkan.
Atas masalah kenaikan harga bahan pangan, Wagub Kandouw minta harus jadi perhatian.
“Saya diperintah Pak Gubernur ingatkan ini ke kepala daerah sebagai eksekutor. Harus underline perhatikan ini yang disampaikan Pak Andry, jangan disimpan dalam hati tapi dimplementasikan,” tuturnya.
Di sisi lain, Wagub Kandouw menduga adanya permainan harga bahan pangan dilakukan oleh tengkulak.
“Tengkulak-tengkulak sudah identifikasi sentral produksi kita. Mulai dari kentang di Modoinding, tomat di Langowan dan Tompaso. Jauh-jauh hari sudah dibeli ke petani,” terangnya.
Hasil tengkulak itu, tambah dia, dibawa ke pasar-pasar besar seperti di Kota Manado. “Akhirnya yang untung mereka, tengkulak ini,” ujarnya.
Dalam jangka pendek ini, Wagub mengusulkan untuk sering memperbaharui harga bahan pangan di Sulut.
“Masalah harga bahan pangan jangan sebulan sekali. Kalau perlu day by day. Setiap hari laporkan ke Sekda dan bupati, wali kota supaya kita boleh lihat. Jangan sudah parah baru kita turun ke bawah. Tolong day by day kalau perlu live. In time monitor harga bahan pangan ini,” katanya.
Wagub juga menyarankan penetrasi untuk menekan harga bahan pangan lewat dana desa.
“Dana desa boleh kita gunakan. Juknis dana desa ada juga boleh untuk korelasi pencegahan inflasi pangan,” terangnya seraya mengapresiasi atas gagasan BI yang ikut melibatkan tokoh agama dalam pengendalian inflasi di Sulut.
Di akhir sambutannya, Wagub Kandouw meminta para pemangku keputusan yang hadir agar meninggalkan ‘warna’ karena pesta demokrasi telah berakhir.
“Mudah-mudahan musuh yang kita hadapi inflasi terutama bahan pangan kita berani sama-sama. Ini tidak lihat warna, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah lewat. Ini yang kita hadapi bersama-sama,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Proivnsi Sulut Andry Prasmuko dalam pemaparannya mengatakan HLM ini dilakukan menjadi langkah awal di tahun 2024 untuk menekan inflasi pangan.
“Bukan hanya ini, nanti ada menyusul program lain yang akan kita sinergikan. Kalau bersama-sama akan lebih terasa ke masyarakat,” tuturnya.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan, kata Prasmuko, pihaknya menyiapkan tujuh program unggulan GNIP. Di mana, programnya dipadukan dalam 4K (Keterjangkuaan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Tak hanya kelompok tani, Prasmuko menyebut program yang akan dilaksanakan yaitu dengan merangkul para pemuka agama.
“Tokoh agama ikut serta aktif dalam mencegah para pedagang mengambil margin terlalu besar. Jadi semua kerja bersama. Semoga tidak ada lonjakan seperti tahun 2023,” imbuhnya.
Sementara untuk pencanangan TP2DD, kata Prasmuko, untuk meningkatkan transaksi digitalisasi di Sulut.
“Ini untuk mendorong peningkatan PAD (Pendapafan Asli Daerah). Kehadiran BSG diharapkan bisa semakin membantu sehingga harapan kami semua PAD meningkat karena penerimanya lebih mudah dan langsung masuk ke BSG,” terangnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, Penjabat Bupati Minahasa Jemmy Kumendong, Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Novly Wowiling, Sekretaris Kota Manado Micler Lakat, dan stakeholder terkait.(red)
Wagub Sulut Perintahkan Bupati dan Wali Kota Segera Turun Intervensi Harga Beras
