Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw bersama KPK-RI dan Kementerian PUPR menghadiri Pencanangan Pemasangan Patok Batas Sempadan Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu (13/9/2023).
Wagub Kandouw mengapresiasi KPK yang berkomitmen menjaga aset bangsa seperti Danau Tondano.“Danau Tondano jantung di Provinsi Sulut. Kalau Danau Tondano kering, setengah penduduk Sulut terancam,” ungkapnya.
Wagub Kandouw mengatakan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditargetkan pembangunan sebanyak 65 bendungan. Di mana sekarang sudah ada sekira 40-an bendungan dengan total anggaran hampir Rp200 triliun.
“Alangkah ironisnya yang sudah ada sekitar 4.100 hektare seperti Danau Tondano, kita tidak pelihara dan manfaatkan. Gusti Allah juga akan marah,” katanya.
Ia meminta kementerian terkait untuk dapat membuat roadmap pemanfataan Danau Tondano.
“Anggaran lebih banyak lebih bagus. Dari pada mau bikin baru. Coba bayangkan kalau kita mau bikin baru seperti ini,” ujarnya.
Wagub Kandouw membeber keberadaan Danau Tondano memberi multiplier effect. Menurutnya, Sulut indeks energi baru terbarukan (EBT) jauh di atas nasional.
“Pembangkit (EBT) kita sudah di atas 50 persen, nasional baru 20 persen. Karena kita memiliki PLTU Lahendong dan PLTA yang airnya dari Danau Tondano. Bayangkan kalau kita pakai batu bara dan gas. Tapi kita sudah ada empat pembangkit listrik yang dihasilkan dari air Danau Tandano,” bebernya.
Ia mengakui pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga aset negara ini.
“KPK pun turun tangan untuk menjaga barang langka ini,” akunya.
Adanya pemasangan patok batas sempadan tersebut, katanya, tidak akan ada lagi yang main-main soal kepemilikan lahan Danau Tondano atau mengklaim lahan di sekitarnya.
“Atas nama Bapak Gubernur Sulut menyampaikan terima kasih kepada Deputi KPK dan jajaran yang melaksanakan kegiatan ini. Stakeholder yang hadir di sini menunjukan ikhtiar, semangat dan komitmen kepada bangsa dan negara, terutama rakyat Sulut bersma-sama menyelematkan Danau Tondano,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan ini yakni Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, Dirjen SDA Kementerian PUPR Bob Lombogia, Bupati Minahasa Royke Roring, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Forkopimda Minahasa dan Sekda Minahasa Lynda Watania.(adv/dkips)
