MINUT, gosulut.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang disokong oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Minut, Selasa (10/12/2024), di Ruang Rapat Kantor Bupati Minut.
Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Minut, Novly Wowiling itu menghadirkan KPw BI Provinsi Sulut, Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Bulog Sulut, BPS Kabupaten Minut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Minut, BPD Bank Sulutgo, dan seluruh anggota TPID, dan TP2DD Kabupaten Minut
Wowiling mengapresiasi pencapaian kinerja TPID dan TP2DD Kabupaten Minut yang telah menghasilkan prestasi bagi Kabupaten Minut. Ia berpesan agar TPID bekerja keras untuk mencapai kinerja pengendalian inflasi Kabupaten Minut dapat tetap terjaga dengan baik dan memperoleh prestasi di tingkat nasional.
Sedangkan untuk TP2DD, ia berharap agar TP2DD Kabupaten Minut dapat masuk pada peringkat 3 besar pada penilaian periode 2025, dan dapat mempertahankan predikat “Digital” penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).
Ryan Ariefiansyah, Ekonom Senior KPw BI Sulut memaparkan kondisi inflasi terkini dan upaya pengendalian inflasi di Minut, khususnya terkait pengendalian inflasi menjelang Natal dan tahun baru.
“Saat ini komoditas terpantau yang mengalami kenaikan harga adalah minyak goreng, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal tersebut TPID akan melakukan beberapa langkah pengendalian inflasi seperti Gelar Pangan Murah (GPM) dan subsidi harga untuk komoditas pangan strategis dan komoditas pangan lokal.
Deputi Kepala KPw BI Sulut Darmawan TB Hutabarat dalam sambutannya menyampaikan TP2DD Minut telah berhasil mendapatkan prestasi berupa peringkat 5 penilaian TP2DD Terbaik untuk wilayah kabupaten di Sulawesi.
“Ada peningkatan peringkat kinerja TP2DD Minut, dari peringkat 15 pada tahun 2023 menjadi peringkat 5 pada tahun 2024. Minut juga berhasil mempertahankan kategori Digital pada penilaian IETPD semester I-2024,” ungkap Darmawan.
Hutabarat juga menjelaskan terkait kemajuan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemkab Minut sudah berada pada tahap menunggu transaksi KKI. Ia juga menyampaikan bahwa implementasi transaksi KKI dan optimalisasi opsen pajak daerah di Minut perlu dipercepat sebelum periode pengisian penilaian TP2DD 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja TP2DD Kabupaten Minut.
KPw BI Sulut, katanya, berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi setiap upaya dari pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan elektronifikasi transaksi Pemda Sulut. “Dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk policy advisory serta sinergi untuk mendorong implementasi di masyarakat melalui berbagai proyek percontohan, monitoring dan fasilitasi program digitalisasi transaksi Pemda di Sulut,” katanya.(red)