Bisnis dan EkonomiInfrastrukturPemerintahanSangihe

Alat Uji Kendaraan Masih Terbengkalai, Surudani: Diupayakan 2025 Segera Berfungsi

744
×

Alat Uji Kendaraan Masih Terbengkalai, Surudani: Diupayakan 2025 Segera Berfungsi

Sebarkan artikel ini

SANGIHE, gosulut.com – Peralatan uji kendaraaan yang dibangun beberapa tahun silam masih terbengkalai. Fasilitas tersebut belum difungsikan meski sudah dapat melayani pengujian kendaraan bermotor di Tahuna dan sekitarnya.
Atas masalah ini, Kadis Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe Decky Surudani mengaku akan diupayakan tahun 2025 mendatang fasilitas itu dapat segera berfungsi. Saat ditemui Rabu (11/12/2024) mengatakan harapan pihaknya agar fasilitas uji kendaraan di bawah naungan Dinas Perhubungan daerah ini dapat difungsikan segera.
Surudani mengakui bahwa fasilitas yang dibangun dalam komplek Pasar Manente itu, terkendala banyak hal.
“Tapi akan segera diupayakan agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dishub sangat mengharapkan untuk mengoperasikan fasilitas ini diambil dari dana opsen pajak BPKB Kendaraan bermotor sesuai UU no 1 thn 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun hingga kini, belum ada pajak lanjut khusus untuk membayaran transportasi.
Tapi, lanjut Surudani, diupayakan cara lain dan rencananya 2025 akan diupayakan.
“Sambil jalan, kami akan mencoba melakukan pinjam peralatan Uji Kendaraan mobile di BPTD Manado. Mudahan ini masih bisa direspon dan Tahun 2025 fasilitas yang belum bisa dioperasikan ini sudah bisa berfungsi,” ujar Surudani.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Forwas Sangihe Verry Bawole meminta agar pimpinan daerah memikirkan juga agar fasilitas uji kendaraaan di daerah ini harus segera dioperasikan. Kata dia, ini urusan prinsip karena sangat berkaitan dengan keselamatan publik, tapi diabaikan.
“saya menduga banyak kendaraaan didaerah ini sudah tidak layak pakai tapi lolos dan terus digunakan. Ini akan rentan kecelakaan. Dewan Sangihe juga harus ikut memikirkan hal ini dan disarankan pembiayaan dari APBD kabupaten atau lobi ke Pemerintah pusat,” tukas Bawole. (d’frendy)