JAKARTA, gosulut.com – Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Joi EB Oroh, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
“Saya sangat menghargai langkah ini, karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis,” ucap Presiden Prabowo.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Prabowo. Rakornas dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024” ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Kegiatan rakornas oleh Kemendagri tersebut dihadiri 5.360 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan. Selain perwakilan dari kementerian/lembaga dan instansi pusat, Mendagri Tito menjabarkan bahwa Rakornas juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh daerah di Tanah Air.
Pj Bupati Sitaro, Joi EB Oroh, menyatakan bahwa salah satu pesan Presiden menjadi pengingat bagi seluruh pihak di Sitaro untuk berpegang teguh pada prinsip netralitas dan profesionalisme dalam menyambut Pilkada mendatang.
“Kami akan menjalankan arahan Presiden untuk menjaga netralitas, sehingga proses demokrasi di Sitaro berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat,” ungkap Oroh.
Selain netralitas, Pj bupati juga mengutip pesan Presiden Prabowo memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah. Ia menegaskan bahwa Pilkada harus berjalan sesuai aturan yang berlaku dan setiap pihak harus berkomitmen untuk bersikap netral serta menghindari segala bentuk keberpihakan.
“Pemerintah akan menjaga netralitas dan memastikan Pilkada berjalan sesuai regulasi yang ada. Dan tidak akan melakukan intervensi, dan biarlah proses demokrasi ini berlangsung secara adil dan terbuka,” kutip Oroh.(stg)
