- Konsolidasi di Tara-tara Dua, Miky Wenur Jelaskan soal insentif lansia667
TOMOHON—Calon Wali Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tomohon menegaskan, Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon tak pernah menghambat program-program Pemerintah Kota Tomohon di bawah pemerintahan PDIP.
Hal ini ditegaskan Miky Wenur yang dalam pencalonan Pilkada tahun 2024 berpasangan dengan Cherly Mantiri SH yang diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, PSI, dengan didukung elemen masyarakat Kota Tomohon.
‘’Kalau kepala dinas sosial mengatakan Fraksi Golkar menghambat, menjegal program pemerintah seperti lansia, saya mau bilang, kadis sudah buat pernyataan hoax. Ini sudah mencemarkan organisasi partai politik besar di Indonesia dan bisa berujung pada proses hukum,’’ tegas Miky Wenur di sela-sela konsolidasi di Kelurahan Tara-tara Dua Kecamatan Tomohon Barat Selasa (15/10/2024).
Kalau untuk membayar 14 ribu lansia di Kota Tomohon, di mana setiap lansia menerima Rp500.000 lanjut Miky Wenur, berarti satu tahun ada Rp84 Miliar yang harus disiapkan.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon saja, hanya Rp48,8 miliar. Perlu diketahui, anggaran insentif lansia diambil dari PAD. ‘’Dan, bukan hanya anggaran untuk lansia yang diambil dari PAD, tapi juga pembayaran insentif lainnya seperti kepala lingkungan dan wakil kepala lingkungan, linmas, kader kesehatan, kader KB, tenaga kontrak, dan lainnya. Baru untuk lansia saja PAD sudah tidak cukup. Apalagi akan membayar kepala lingkungan, nakon, linmas, dan lainnya,’’ jelas Miky Wenur.
Oleh karena itu, membuat program, pemerintah sebaiknya menghitung dan menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan keuangan. Bukan asal programkan, setelah diberikan pertimbangan dalam pembahasan di dewan, sembarangan bilang ditolak oleh fraksi lain.
Diketahui, Kepala Dinas Sosial Kota Tomohon Thomly Lasut belum lama ini membuat pernyataan di sejumlah media bahwa program lansia di Kota Tomohon dihambat atau dijegal oleh Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Tomohon sehingga tidak bisa dilaksanakan sesuai usulan. (red)
