TOMOHON—Program realistis bagi lansia berupa pemberian dana Rp10.000.000-15.000.000 tiap kelurahan dan pemberian dana l;ansia sesuai kondisi keuangan daerah yang ditawarkan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP-Cherly Mantiri SH yang diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PSI serta didukung elemen masyarakat diapresiasi.
Menurut sejumlah lansia, program ini sangat realistis dan bisa membantu kegiatan mereka dalam menjalani masa tua. ‘’Ini nantinya akan sangat membantu. Kami yang sudah di usia senja, bisa melakukan kegiatan-kegiatan lewat anggaran yang diberikan,’’ ujar Zet Wenas, lansia asal kelurahan Tara-tara Dua dan Wilhelmus Golung, asal Tara-tara Satu kepada wartawan Senin (14/10/2024).
Senada diungkapkan Albert Mamuaja dari Kelurahan Rurukan Satu dan Abetneju Kaparang dari Kelurahan Rurukan. ‘’Ini baru program realists dan bisa dilaksanakan, sesuai kondisi keuangan daerah,’’ kata Mamuaja.
Para lansia sendiri banyak yang trauma denhgan janji politik saat Pilkada tahun 2020 lalu di mana dijanjikan para lansia akan menerima insentif yang pada kenyataannya, di lapangan hanya dipilih-pilih. Malahan, yang sebenarnya layak menerima tidak diberikan, sementara yang tidak layak, karena hidup berkecukupan, pensiunan pejabat eselon II justru menerima. ‘’Ternyata, apa yang dijanjikan lalu tidak benar. Janji-janji kosong,’’ ketus sejumlah lansia.
Penerima dana lansia sendiri di tahun 2024 berjumlah 1.623. Padahal, sesuai data kepala Dinas Sosial Kota Tomohon Thomly Lasut, diusulkan 14 ribu. Kenapa tidak bisa direalisasikan? Itu dikarenakan keterbatasan anggaran.
Menurut Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon periode 2019-2024, jika 14 ribu lansia menerima insentif sebesar Rp500.000 perbulan, anggaran yang dibutuhkan selama satu tahun berkisar di Rp84 Miliar. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Kota Tomohon hanya Rp48,8 MIliar.
‘’Ini karena pemerintah kota mengusulkan tanpa menghitung potensi dan kondisi keuangan daerah. PAD bukan hanya dibayarkan bagi lansia, namun ada juga untuk membayar insentif kepala lingkungan, linmas, kader kesehatan, kader KB dan pembiayaan lainnya,’’ beber Tumurang.
Soal isu yang sering disebut-sebut para kader PDIP dan pemerintah kota bahwa Golkar sering menghambat program pemerintah dengan menjegal penganggaran, Tumurang dengan tegas membantahnya.
‘’Harus realistis dong. Masa usulkan program tanpa ketersediaan anggaran. Mau dibayar pakai apa? Setelah tidak bisa dilaksanakan, bikin isu dihambat Fraksi Golkar di DPRD. Ini adalah pembangunan opini yang tidak baik dan banyak bohongnya,’’ tandas Tumurang seraya menambahkan Golkar sangat mendukung semua program yang realistis bagi masyarakat. (red)
