TOMOHON—Persoalan dana lansia makin menarik untuk disimak. Pernyataan Pemerintah Kota Tomohon melalui Kepala Dinas Thomly Lasut bahwa dana lansia untuk 14 ribu ditolak Fraksi Partai Golkar masa bhakti 2019-2024 ditanggapi Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tomohon saat itu Priscilla Tumurang.
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar sangat mendukung program untuk lansia asal yang realistis.Untuk membayar lansia yang 14 ribu, jika dikalikan Rp500.000 perbulan, satu butuh Rp7 Miliar. Untuk satu tahun berarti butuh dana Rp84 Miliar. Sementara ada anggaran lainnya untuk insentif perangkat, linmas, kader kesehatan, kader KB, dan pembiayaan lainnya yang bersumber dari PAD.
PAD Kota Tomohon tahun 2022 saja, sesuai penjelasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi hanya Rp48.8 Miliar, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp28,8 Miliar, retribusi daerah 12,7 Miliar, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjumlah Rp1,04 Miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp6,1 miliar.
‘’Jadi, dari mana mau membayar insentif lansia sejumlah itu. Mau bayar insentif saja sudah tidak cukup. Apalagi membayar insentif perangkat, linmas, kader kesehatan, kader KB dan pembiayaan lainnya. Saya sempat berpikir, tahu menghitung atau tidak kepala dinasnya,’’ ketus Tumurang, Sekretaris Komisi III DPRD Tomohon periode 2019-2024 yang bermitra dengan dinas sosial.
Tumurang sendiri, memberi nilai merah pada pemeirntahan Caroll Senduk karena banyak program tidsak realistis sehingga sulit untuk terealisasi.
Masalah lansia mulai ramai setelah Kepala Dinas Sosial Kota Tomohon Thomly Lasut memberikan pernyatan di sejumlah media bahwa Fraksi Partai Golkar menjadi penjegal program untuk lansia di Kota Tomohon sehingga dari 14 ribu yang diusulkan, hanya disetujui 1.623. (red)
