TOMOHON–Calon Wali Kota Tomohon periode 2025-2030 Ir Miky Junita Linda Wenur MAP terus menerima keluhan kepala lingkungan, linmas, hingga kader kesehatan yang diberhentikan oleh Pemerintah Kota Tomohon karena beda warna.
Alasan pemberhentian, hanya karena foto bersama dengan calon lain, bahkan ada isteri atau suaminya tidak mau menjadi tim sukses calon petahana di Kota Tomohon.
Pemberhentian itu sendiri disampaikan lurah dalam rapat koordinasi, atas perintah atasan. Ini sangat miris karena perangkat kelurahan dipaksa untuk bermain dalam poliitik praktis. Jika tidak mau terlibat, konsekuensinya pemberhentian.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Miky Wenur menyatakan prihatin dan meminta mereka untuk bersabar . ”Ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini jika saya dan Cherly Mantiri diperkenankan Tuhan dan dipercayakan masyarakat memimpin Kota Tomohon. Jangan hanya karena berbeda warna atau pilihan politik sehingga melakukan pemecatan,” tegas Miky Wenur yang bersama Cherly Mantiri diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PSI serta didukung elemen masyarakat dalam suatu acara baru-baru ini di Kolongan Satu Tomohon Tengah.
Dikatakan Miky Wenur, bersama Cherly Mantiri mereka berkomitmen untuk memperbaiki cara-cara otoriter yang dilakukan pemerintah saat ini.
”Masa hanya karena berbeda warna politik lalu menghilangkan sumber pendapatan masyarakat. Pemerintah yang harusnya menjamin kesejahteraan masyarakat, yang terjadi malah sebaliknya,” tandas calon wali kota dari pasangan nomor urut 1 ini seraya mengatakan jika mereka memimpin Tomohon, kepala lingkungan, linmas, kader kesehatan/KB dijamin melaksanakan tugas dengan penuh kedamaian dan kesejukan.
Terpisah, tim Miky-Cherly seperti AKBP (Purn) Thonny Salawati dan Johny Orah SH mengatakan berbagai keterlibatan ASN dan mereka yang dibiayai oleh APBD yang terlibat dalam politik praktis sementara jadi pantauan dan tahapan pengumpulan bukti untuk dilaporkan ke Bawaslu hingga ke APH.
”Ini kan tidak benar. Wali Kota Tomohon yang saat ini berstatus cuti tidak dalam tanggungan negara karena mencalonkan diri masih memberikan bantuan pemerintah. Padahal sudah ada penjabat sementara. Aturannya sudah jelas. Penyampaian kepada masyarakat tentang adanya bantuanpun disampaikan para lurah. Model-model seperti ini harus dilaporkan karena jelas-jelas menyalahi,” tegas Salawati dan Orah. (red)
