Rapat Pleno KPU Mitra Resmi Tetapkan 90,181 Daftar Pemilih Sementara

RATAHAN, gosulut.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) telah menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Mitra tahun 2024.
Rapat Pleno ini berlangsung pada Sabtu (10/8/2024) di kantor KPU Mitra dan dipimpin Ketua KPU Mitra Otnie Tamod didampingi Komisioner KPU Mitra Ryan Sandag, Lucky Mamahit, Sastro Mokoagow, dan Aulia Syukur beserta Sekretaris KPU Mitra Fajri Monoarfa.
“Hari ini KPU Mitra telah resmi menetapkan DPS dengan jumlah 90,181 pemilih, terdiri dari 43,780 pemilih perempuan dan 46,401 pemilih laki-laki,” ujar Ketua KPU Mitra Otnie Tamod.
Tahap selanjutnya, Tamod menerangkan, DPS ini akan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan koreksi jika ada data yang tidak sesuai.
“DPS ini akan kami umumkan di setiap jaga dan lingkungan di 144 desa/kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Kami mengajak masyarakat untuk mengecek secara langsung apakah nama mereka sudah tercantum sebagai pemilih,” ujar Tamod.
Bagi masyarakat yang belum masuk dalam DPS, ia menghimbau agar segera mendatangi PPS di desa atau kelurahan. Selain itu, alternatif lainnya masyarakat dapat mengunjungi petugas di tingkat kecamatan atau langsung ke kantor KPU Mitra.
Dengan penetapan DPS ini, diharapkan proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Tamod juga menambahkan, KPU Mitra juga telah menetapkan sebanyak 222 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
Dalam agenda ini, KPU Mitra menghadirkan perwakilan dari pemerintah kabupaten, Forkopimda Mitra, Bawaslu Mitra, partai politik, organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panwas Kecamatan.
Tamod pun menegaskan, kehadiran stakeholder terkait mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam proses pemilihan mendatang.(adv)