TOMOHON—Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, ASN maupun mereka menerima insentif menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menunjukkan kenetralan, jangan lagi menjadi tim sukses atau semacamnya.
Hal itu dilkatakan Dr Jericho D Pombengi SSos MSi saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Media, Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Pemilih Perempuan untuk Pilkada 2024 di Kota Tomohon yang dilaksanakan di Sutan Raja Hotel Minahasa Utara 26-28 Juli 2024.
Menurut Pombengi, jika masih ada kepala lingkungan maupun mereka yang menerima insentif dfari APBD, maka mereka harus diberikan Pendidikan politik untuk kembali ke jalan yang benar.
‘’Memang hingga saat ini tidak ada aturan soal itu. Tapi, yang namanya menerima anggaran dari pemerintah, harusnya bersikap netral. Ini tinggal nurani mereka bagaimana seharusnya bersikap. Ini perlu ada pengawasan dari elemen masyarakat,’’ katanya.
Untuk menjadikan pemilu yang jujur, adil, berintegritas, bermartabat, politik yang santun dan beretika lanjut Pombengi, perlu dikawal bersama dan pengawasan partisipatif semua elemen.
‘’Diperlukan peran stakeholder dalam melakukan pengawasan. Bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Sukses tidaknya perhelatan pesta demokrasi, ditentukan oleh penyelenggara maupun masyarakat,’’ tukasnya.
Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Media, Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Pemilih Perempuan untuk Pilkada 2024 di Kota Tomohon dibuka Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) Steffen Linu SS MAP, didampingi Bawaslu Kota Tomohon Stenly Jerry Kowaas, Handy Bertus Yanson Tumiwuda, serta Yossi Christian Kora. (red)
