Pemprov Sulut Bekali Pemerintah Desa Dengan Tata Kelola Yang Optimal

MANADO, gosulut.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bimtek dibuka Sekdaprov Sulut Ir Steve H. Kepel di Arya Duta Hotel, Rabu (26/06/2024) malam.
Dalam kesempatan itu, Sekpdarov Steve Kepel juga turut membawakan materi tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa.
Dalam paparannya Kepel mengatakan, ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah desa.Yakni inflasi, stunting, dan batas wilayah.
Untuk inflasi, kata Sekprov Kepel, merupakan hal penting untuk mempertahankan perekonomian daerah dengan memperhatikam sektor-sektor terkait seperti pertanian dan peternakan agar harga tidak melonjak tinggi.
“Contohnya pada harga daging babi. Di mana harganya naik tinggi karena adanya virus flu babi waktu lalu sehingga produksinya turun. Demikian dengan beras yang harus diawasi sehingga Pemerintah Provinsi melalui bapak Gubernur mengharapkan ke pemerintah pusat kiranya pelabuhan Bitung menjadi salah satu pelabuhan untuk pelabuhan beras impor,” jelas Sekprov Kepel.
Terkait stunting, Kepel mengharapkan lapangan pekerjaan agar terus terbuka. Sebab, pengangguran yang tinggi juga akan memicu angka stunting, karena kurangnya pendapatan keluarga untuk pemberian gizi bagi bayi yang masih dalam status 1.000 hari pertama kehidupan atau dua tahun pertama.
“Tingginya inflasi akan memicu angka pengangguran, sehingga imbasnya terjadi peningkatan stunting,” ungkapnya.
Demikian halnya dengan batas wilayah. Sekdaprov Kepel meminta Pemdes harus menyelesaikan masalah tersebut agar tidak ada gesekan yang terjadi antarmasyarakat.
“Batas wilayah ini harus dipahami Pemdes. Sebab jika dalam batas wilayah itu ada potensi seperti tambang, bisa menjadi masalah. Jadi Pemdes harus memahami potensi daerah sendiri agar tidak menimbulkan masalah,” ungkapnya. “Agar Pemdes ikut memperhatikan UMKM di setiap desa,” sambung dia.
ementara itu, Kepala Dinas PMDD Sulut, Darwin Mucshin dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dihadiri Pemdes dari Kabupaten Minahasa, Minut, Minsel, Mitra, Bolmong, Bolsel, Boltim, Kepulauan Sitaro, Talaud, dan Kota Kotamobagu.
Dan, kata dia, Bimtek ini menghadirkan pemateri dari Kejati Sulut dan Polda Sulut.(adv/dkips)