TOMOHON—Pemerintah Kota Tomohon terus dirundung masalah. Belum selesai dengan pupuk bersubsidi yang sudah enam bulan nihil, kini muncul lagi masalah, yakni belum direalisasikannya pembayaran gaji Tenaga Kontrak (Nakon) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN guru untuk April dan Mei 2024.
Kabar buruk ini ternyata sudah sampai di telinga para legislator. Tak tanggung-tanggung, dua ketua fraksi di DPRD Tomohon yakni Ketua Fraksi Partai Golkar Ir Miky Junita Linda Wenur MAP dan Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cherly Mantiri SH langsung angkat suara.
‘’Ini sudah dua bulan berlalu. Sangat memprihatinkan. Harusnya sudah dibayar. Kami minta agar Pemerintah Kota Tomohon segera membayarnya. Kasihan, apalagi jika mereka sudah berkeluarga,’’ tandas Miky Wenur diiyakan Cherly Mantiri kepada wartawan.
Menurut kedua srikandi yang juga Ketua Partai Golkar dan Partai Nasdem Kota Tomohon ini, hingga Senin (24/6/2024) kemarin, apa yang dikeluhkan para Nakon dan ASN tersebut belum juga terealisasi.
Miky Wenur yang sejak dulu getol memmperjuangkan hak-hak rakyat termasuk para ASN, Nakon, Perangkat, Linmas, serta Kader Kesehatan dan KB sangat menyesalkan tindakan Pemkot Tomohon tersebut yang sepertinya mengabaikan kesejahteraan para Nakon dan ASN yang banyak adalah masyarakat Kota Tomohon.
Nakon, ASN, termasuk P3K lanjut Miky Wenur, dalam situasi seperti saat ini, mereka sangat membutuhkan apa yang menjadi hak mereka namun beoum direalisaiskan pemerintah kota.
‘’Ada yang punya anak mau kuliah, masuk sekolah di tahun ajaran baru, ditambah kebutuhan sehari-hari, tentunya sangat membutuhkan. Tapi, jika diperlakukan seperti saat ini, tentunya kami sangat prihatin,’’ kata Wewene Tou Mu’ung yang akan dimajukan oleh Partai Golkar sebagai Calon Wali Kota Tomohon periode 2024-2029.
Celakanya lagi, terinformasi masih ada 50 persen selisih TPP ASN Guru yang beberapa bulan lalu dijanjikan namun hingga saat ini belum direalisasikan.
Kendati begitu, Miky Wenur yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon memahami kendala Pemkot dalam penerimaan dana, apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada.
Di sisi lain, Miky Wenur meminta agar pemerintah kota mencari solusi agar tidak memberatkan masyarakat. Karena, tugas pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi dalam setiap kesempatan, wali kota mengatakan akan mensejahterakan masyarakat. ‘’Apa yang kami lakukan bukan maksud apa-apa, selain menjalankan fungsi pengawasan kami sebagai legislator,’’ tukasnya.
Pemerintah Kota Tomohon sendiri melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs Herry E Mogi MAP menjelaskan, untuk gaji Nakon, tinggal 1 SKPD yang belum terbayarkan, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Itupun karena kesalahan penginputan kas anggaran dari instansi yang dipimpin Hengky Supit SIP tersebut.
‘’Tapi, hari ini tinggal menunggu pengajuan pencairan dari BPBD,’’ jelas Mogi.
Namun, untuk TPP Guru, memang sama sekali belum dibayarkan. Itu lantaran hingga saat ini belum ada pengajuan pencairan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon di bawah pimpinan Kepala Dinas Dr Juliana Dolvin Karwur MSi MKes. (red)
