MANADO – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi kegiatan Fasilitasi Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK, Kamis (02/05/2024). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang F.J. Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut ini menghadirkan narasumber dari Perwakilan BKKBN Sulut yakni Ketua Program Manager Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulut Danny Lalamentik.
Kadis Dukcapil-KB Sulut Chrestodharma Sondakh mengatakan kegiatan ini diharapkan pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan, memberikan dampak positif dalam mencegah stunting di awal kehidupan. “Kegiatan ini juga memberikan fokus pada fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK,” kata Sondakh.
Para peserta yang mengikuti program ini mendapatkan panduan praktis untuk merawat dan memberikan perhatian khusus pada bayi mereka sejak hari pertama kehidupan.
Dalam rakor ini dibahas tentang perlu adanya kerja keras dan komitmen bersama untuk mencapai target penurunan stunting tahun 2024, mendorong Kabupaten/Kota untuk merealisasikan anggaran dan terfasilitasinya pelayanan intervensi sensitif dan spesifik kepada sasaran khususnya pada anak usia 0 – 24 bulan, ibu hamil dan ibu nifas.
Danny Lalamentik menyampaikan informasi terkait sasaran yang termasuk dalam EPPGBM dan KRS yang butuh ada pendampingan dan intervensi dari semua pihak terkait.
“Perlunya memprioritaskan program stunting dalam program anggaran daerah,” katanya.
Disebutkan juga perlu mendorong peningkatan pengukuran balita di posyandu untuk mencapai minimal 95% di setiap Kabupaten/Kota sehingga intervensi dapat dilakukan tepat sasaran.
“Perlu juga ada inovasi dari desa untuk memaksimalkan penurunan stunting melalui TP-PKK,” katanya.
Sementara Ketua Pokja IV TP-PKK Sulut dr Inggrith Giroth MKes menyebutkan pendampingan keluarga oleh TPK (BKKBN dan TP PKK) dimaksimalkan.
“Perlu adanya pelibatan organisasi untuk menjangkau remaja, keterlibatan Genre Kab/Kota dalam mencegah terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini,” kata Giroth.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk mendekatkan langkah-langkah pencegahan stunting ke tingkat lokal,” tambah Sondakh.(red)
