Pemprov Sulut Raih Nilai MCP 90,47, Terbaik Pencegahan Korupsi

MANADO – Potret kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terukur melalui aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dengan menyasar pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, Pemprov Sulut meraih nilai nyaris sempurna, dengan total poin 90,47.
Pimpinan KPK RI, Nawawi Pomolango, menyebutkan inovasi pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, terdiskripsi pada area perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah hingga Pengelolaan BMD.
Pomolango mengatakan, dari data per area MCP Sulut masuk pada kategori peraih MCP terbaik. “Total nilai yang dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya,” ungkap Pomalango saat hadir di Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi wilayah Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Rabu (06/03/2024).
Pada pertemuan yang juga dihadiri jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan para kepala daerah se kabupaten/kota se Sulut tersebut, Pomalango mengatakan bagi daerah dengan capaian MCP tertinggi, tengah dirancang untuk diberikan penghargaan.
“Upaya tersebut, tengah dirancang dan dikoordinasikan dengan beberapa kementerian. Bentuk penghargaan yang pas, nantinya diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang meraih penilaian MCP terbaik,” tukasnya.
Capaian MCP terbaik, kata dia, merupakan indikator dan cerminan bahwa pemerintah daerah menunjukkan kinerja dalam upaya mencegah terjadinya korupsi melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing.
“MCP ini sebagai cerminan dari kinerja pemerintah yang teruji dalam cakupan sembilan area demi mencegah korupsi,” tegasnya.
Putra daerah Sulut (Bolmong Utara), mengapresiasi kemajuan yang terjadi di Sulut, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi. Di mana berdasarkan data dari KPK RI, Pemprov Sulut menjadi yang terbaik dalam penyelenggaraan MCP KPK di Pemerintah Daerah se-Sulut.
Dia berharap semangat gotong royong dari masyarakat dan Pemerintah Sulawesi Utara dapat terus terjaga. Ia mengajak untuk bersama sama saling bekerja sama. “Mari kita sama-sama malendong untuk Sulawesi Utara yang lebih maju,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw yang mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulut berhasil meraih MCP terbaik menyampaikan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih, atau yang dikenal dengan good governance and clean government harus menjadi tekad bersama semua penyelenggara negara.
Ia berharap kontinuitas bimbingan dan arahan dari KPK sangat diperlukan dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kita semua tetap harus mendapatkan pencerahan, semua harus mendapatkan tambahan ilmu. Karena kita tahu persis bahwa tiap tahun, tiap saat, terjadi regulasi-regulasi baru, sehingga akan ada tantangan-tantangan baru,” kata Kandouw.
Wagub juga menyambut baik kegiatan yang digagas KPK RI ini, di mana pada sesi pertemuan dilakukan diskusi.
“Kami percaya acara yang dipimpin langsung Bapak Ketua KPK Nawawi Pomalango, pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap sikap, tekad dan pengetahuan kita terhadap kita semua untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih yang berintegritas,” pungkasnya.
Usai memberikan arahan, Pomalango menyerahkan Sertifikat Aset Pemerintah Daerah Terbaik Tahun 2024 yang diserahkan secara simbolis dari Kakanwil BPN kepada Provinsi Sulut sebanyak 4 sertifikat dengan luas 18.972 meter persegi sebesar Rp1.284.830.263,56.
Selanjutnya, Kakanwil BPN juga menyerahkan sertifikat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 64 sertifikat seluas 59.892 meter persegi dengan Nilai Rp4.911.078.400.
Serah terima implementasi Sertifikat Elektronik terbanyak tahun 2023 diberikan kepada Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan yaitu sebanyak 166 sertifikat senilai Rp3.665.274.070.
Turut hadir dalam agenda ini, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, Sekprov Sulut Steve Kepel dan jajaran pejabat Pemprov Sulut, serta Forkopimda.(adv/dkips)