SIAU — Mewakili Penjabat Bupati Sitaro Joi Oroh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Gandhawari L Mulalinda jadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tata Kelola Logistik Pemilu Tahun 2024.
Acara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sitaro ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi serta memastikan kelancaran proses manajemen risiko tata kelola logistik.
Rapat tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Little House Ulu Siau, Jumat (26/01/2024), dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam sesi diskusi yang berfokus pada tata kelola logistik, Gandhawari Mulalinda menyampaikan pandangan serta pengalaman dari perspektif pemerintah daerah. Mulalinda dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antarlembaga terkait dalam meminimalisir risiko, serta mengoptimalkan pengelolaan logistik pemilu.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama secara sinergis guna memastikan terselenggaranya pemilu yang transparan, aman, dan akuntabel bagi seluruh warga Sitaro,” ujarnya.
Sebagai wujud komitmen dalam mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Pemkab Kepulauan Sitaro mengimplementasikan tujuh langkah konkret sesuai amanat undang-undang.
“Penugasan personil menjadi salah satu komitnen. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen dengan menugaskan personil yang kompeten pada sekretariat, memastikan kelancaran administrasi serta koordinasi dalam tahapan Pemilu,” kata dia.
Bukan itu saja, lanjut dia, penyediaan sarana prasarana berupa fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan menyediakan sarana ruangan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), memastikan terselenggaranya kegiatan administrasi dan koordinasi di tingkat kecamatan.
“Pemerintah daerah aktif dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi sosialisasi pemilu, memastikan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Serta membangun kesadaran politik masyarakat, dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik,” jelasnya.
“Pemerintah daerah turut serta dalam memastikan kelancaran pendistribusian logistik pemilu, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memfasilitasi proses distribusi logistik secara efisien dan tepat waktu,” jelasnya lagi.(red/stg)
