TOMOHON—Program ketahanan dan kedaulatan pangan yang digaung-gaungkan pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon ternyata masih jauh panggang dari api karena saat ini pupuk bersubsidi tidak bisa ditemukan.
Kelompok masyarakat yang umumnya terdiri dari petani saat bertemu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) mengeluhkan kondisi mereka saat ini di mana sama sekali tidak bisa menemukan pupuk bersubsidi.
Ini berlangsung sejak akhir tahun 2023 lalu hingga awal tahun 2024.
Padahal, pupuk sangat dibutuhkan untuk tanaman padi maupun jagung yang mereka tanam. ‘’Kami sudah mendatangi kios pupuk yang biasa menyiapkan pupuk bersubsidi untuk membeli. Tapi, kosong alias nihil karena sesuai jawaban pihak kios belum masuk pupuk,’’ keluh para petani sembari meminta agar DPRD memanggil hearing pihak pemkot Tomohon untuk menanyakan hal tersebut.
Mendapat keluhan seperti itu, Miky Wenur yang juga Ketua Dewan Pimpinan daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tomohon dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon mengatakan akan mengecek kepada Pemkot Tomohon dan pihak terkait mengapa terjadi demikian.
‘’Terima kasih atas informasi ini. Tentunya, menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat untuk mengecek ke pemerintah. Akan kami usulkan kepada pimpinan DPRD mengagendakan hearing kepada Pemkot Tomohon dan stakholder terkait,’’ kata Miky Wenur yang telah terbukti dan teruji selama ini keberpihakannya atas hak-hak masyarakat.
Setahu dia lanjut Miky Wenur, akhir tahun 2023 lalu pemerintah pusat telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk masing-masing kabupaten-kota, sehingga harusnya saat ini sudah tersedia pupuk bersubsidi di kios atau agen.
Miky Wenur, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa-Tomohon Nomor 2 ini sangat menyayangkan situasi saat ini tentang keberadaan pupuk bersubsidi. Karena, di satu sisi pemerintah mendorong petani melakukan penanaman padi dan jagung pada musim tanam sejak akhir 2023 sebagai program kedaulatan pangan, namun di sisi lain, petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi justru belum tersedia di kios.
‘’Ketersediaan pupuk jangan diremehkan karena kebutuhan mendasar untuk peningkatan produksi di dalamnya padi dan jagung dalam rangka kebutuhan hidup, serta dalam kerangka ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan,’’ kata Miky Wenur. (red)
