HeadlineInfrastrukturMinselNasionalPemerintahanSulut

Bupati Minsel: Terima Kasih PUPR, Sudah Bangun Rumah untuk Korban Abrasi Pantai Amurang

5809
×

Bupati Minsel: Terima Kasih PUPR, Sudah Bangun Rumah untuk Korban Abrasi Pantai Amurang

Sebarkan artikel ini
Bupati Frangky Wongkar ditemani Recky Lahope meninjau salah satu rumah

AMURANG — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan pengelolaan rumah khusus beserta fasilitas untuk warga eks korban abrasi Pantai Amurang. Bupati Minahasa Selatan Frangky D. Wongkar menandatangani penerimaan di Ruang Rapat Bupati, Lantai 2 Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu (24/01/2024).

Aset yang diserahkan pengelolaannya itu berupa rumah sederhana tipe 36 sebanyak 114 unit beserta jaringan listrik. Fasilitas ini dibangun oleh Ditjen Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I.

Bupati menandatangani dokumen penyerahan disaksikan para pejabat BP2P Sulawesi 1 dan BPPW Sulut serta Asintel Kejati

Sementara Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulut menata Kawasan dengan membangun fasilitas Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Antara lain jalan paving, saluran, air bersih,  Posyandu, dll (selengkapnya di grafis).

Bupati Frangky Wongkar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR, dan juga Pemprov Sulut yang telah memperjuangkan sehingga bantuan perumahan beserta seluruh fasilitas ini akan segera dimanfaatkan oleh korban abrasi pantai Amurang. Menurutnya, fasilitas ini sudah lebih dari cukup untuk warganya ketimbang harus tinggal di lokasi lama.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, Kementerian PUPR yang telah menyediakan fasilitas lengkap ini untuk warga kami korban abrasi pantai. Juga kepada Pemprov Sulut, Pak Gubernur Olly Dondokambey yang memperjuangkan aspirasi warga kami,” kata Wongkar.

Bupati juga menjelaskan, untuk menentukan 114 calon penghuni rumah-rumah di Kawasan Bumi Perubahan—nama kawasan baru di Kelurahan Rumoong Bawah—itu melalui proses verifikasi yang ketat. Ada banyak syarat sesuai ketentuan dari beberapa instansi.

“Memang tidak mudah. Mereka (warga, red) yang harus ikuti kita (pemerintah). Kalau kita yang ikuti, bisa-bisa ribuan yang mau pindah, sedangkan unit rumah terbatas,” ujar Bupati Wongkar.

Foto bersama pimpinan dan tim teknis BPPW Sulut

Kepala BPPW Sulut Nurdiana Habibie dalam sambutannya atas nama Kementerian PUPR mengatakan Kementerian PUPR hadir meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana abrasi Pantai Amurang lewat proses penanganan relokasi warga yang terdampak.

“Kementerian PUPR melalui BP2P Sulawesi I membangun rumah khusus, dan kami BPPW melaksanakan penataan kawasan permukiman,” ungkap mantan Kepala BPPW Gorontalo ini.

Yang Dikerjakan BPPW Sulut

  • Jalan paving block
  • Saluran drainase
  • Posyandu dan Balai Desa
  • Vegetasi lanskap
  • Taman Playground
  • Lapangan olahraga
  • Dinding penahan tanah
  • Pondasi Pembatas Kaveling
  • Planter Box
  • PJU
  • Railing Pagar Pengaman Samping Jalan Lokal
  • Saluran Pembuang dan Box Culvert ke Sungai
  • Amphiteater/Tribun
  • Signage
  • Railing Pagar Pengaman di atas DPT
  • SPAM (air bersih) beserta Sambungan Rumah
Foto bersama pimpinan dan tim teknis BP2P Sulawesin1

Kepala BP2P Sulawesi 1 Recky Lahope menyebutkan 114 unit rumah instan sehat aman (RISA) tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang ditugaskan ke Kementerian PUPR setelah melalui pembahasan oleh sejumlah instansi terkait. Pembangunannya dimulai pada Februari 2023, dan selesai September 2023.

“Kami bersama BPPW membangun kawasan ini sesuai penugasan dari pusat. Hari ini kami menyerahkan pengelolaannya kepada Pemkab Minsel untuk dimanfaatkan oleh korban abrasi Pantai Amurang,” kata Lahope.

Disebutkan Lahope, proses persetujuan usulan pembangunan hunian tetap (Huntap) relokasi korban abrasi Pantai Amurang ini berjalan cepat, karena lahannya aman dari konflik kepentingan. Katanya, Pemkab Minsel cepat menyediakan legalitas lahan.

“Syarat utamanya memang lahan harus aman dan layak untuk dibangun. Yang terpenting adalah legalitasnya, harus clean and clear,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Minahasa Selatan Franky Mamangkey mengatakan, proses relokasi warga yang berhak dari Kawasan hunian sementara (Huntara) ke Kawasan Bumi Perubahan Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat, akan dilaksanakan pekan depan.

“Minggu depan. Akan dilakukan pengundian dulu. Kan, rumah-rumah ini ada nomor-nomornya. Tidak bisa memilih,” ujar Mamangkey saat ditemui di lokasi Bumi Perubahan.

Bupati Frangky Wongkar juga meminta kepada Pemerintah Kelurahan Rumoong Bawah untuk mengawasi Kawasan di masa penantian penempatan warga akan direlokasi.

“Harus diawasi semua fasilitas, terutama yang di rumah-rumah. Kan sudah dipasang balon lampu, jangan sampai hilang. Sebaiknya tempatkan petugas yang jaga. Ganti-ganti, pakai shift,” perintah Bupati Wongkar kepada pimpinan Kelurahan Rumoong Bawah saat meninjau lokasi usai penandatanganan serah terima.

Hadir dalam penandatanganan serah terima pengelolaan dan peninjauan lokasi itu, Asintel Kejati Sulut Marthen Tandi, legislator DPRD Sulut Dapil Minsel-Mitra Boy Tumiwa, Asisten II Setdakab Minsel Frangky Tangkere, Kadis PUPR Minsel Roy Durant, serta tim teknis BP2P dan BPPW.(*)

Peliput/Editor: Bahtin Razak