JAKARTA—Penjabat Bupati Bolmong Ir Limi Mokodompit MM mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10) pagi.
Menurut Bupati Limi Mokodompit, rakor ini sangat penting untuk mengawal kerja pemerintahan di daerah. “Arahan pak Presiden RI Joko Widodo tadi tentunya akan dengan sigap kita rencanakan dan implementasikan di Kabupaten Bolmong,” ulasnya.
Apalagi penunjukan seorang penjabat bukan hal yang mudah, tentunya telah banyak pertimbangan sebelum di tunjuk. “Artinya saya dan rekan penjabat lainnya yang mengikuti Rakor ini dipercaya dan diharapkan bisa bekerja maksimal untuk memberikan yang terbaik. Terlebih dalam hal pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional,” tuturnya.
Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan pengarahan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kementerian Dalam Negeri.
Diketahui, pertemuan Presiden RI Joko Widodo bersama para penjabat kepala daerah dihadiri oleh 37 penjabat wali kota, 133 penjabat bupati, dan 23 penjabat gubernur se-Indonesia. Pertemuan yang dimulai pukul 11.15 WIB juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut Presiden RI meminta kepada seluruh penjabat kepala daerah untuk patuh mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap setiap kinerja seluruh Pj akan dilakukan setiap hari. Hal itu dilaksanakan guna memastikan netralitas para aparatur sipil negara (ASN) terhadap jalannya pemilu 2024. Ia pun menegaskan akan menindak tegas bagi kepala daerah yang melakukan pelanggaran. “Saya evaluasi harian. Begitu bapak ibu semuanya ‘miring-miring’, saya ganti itu bisa, itu hak prerogatif yang saya miliki,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada seluruh penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang.
Jokowi juga mengarahkan agar seluruh penjabat kepala daerah memberikan dukungan penuh kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). “Tapi, tidak mengintervensi apa pun,” katanya.
Bantuan yang dapat dilakukan kepada penyelenggara pemilu, kata Jokowi, berupa kebutuhan anggaran operasional yang perlu disegerakan. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan penjabat kepala daerah untuk tidak memihak kepada kandidat mana pun. “Dan juga saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat lho, hati-hati, bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak dan ibu memihak atau enggak,” pungkasnya. (syl)
