JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan rencana pendanaan transisi energi melalui skema JETP (Just Energy Transition Partnership) pada Agustus 2023 nanti. Sayangnya, dana Rp300 triliun itu tidak secara spesifik akan membantu pengelolaan energi baru terbarukan (EBT) dalam skala kecil ataupun di tingkat komunitas.
“Sudah terlihat dari presentasi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) pada dialog dengan masyarakat sipil beberapa waktu yang lalu, nampaknya fokus pendanaan JETP akan diarahkan selain untuk pensiun dini PLTU, juga pengembangan energi terbarukan skala besar,” ujar Communication Specialist 350.org Indonesia, Firdaus Cahyadi. “Harusnya, skema JETP mendanai energi terbarukan berbasiskan komunitas,” ujar Firdaus menambahkan.
Firdaus Cahyadi melanjutkan, pengembangan energi terbarukan berskala besar itu memang penting, namun pengembangan energi terbarukan berbasiskan komunitas jauh lebih penting.
“Beberapa komunitas di Indonesia sudah mengembangkan energi terbarukan. Upaya komunitas itu bisa menjadi pijakan untuk direplikasi dan dimodifikasi di wilayah lain di Indonesia,” lanjut Firdaus Cahyadi.
Dia pun mempertanyakan tujuan mulia JETP itu. Sebab, tanpa dukungan terhadap energi terbarukan berbasis komunitas, nilai keadilan JETP patut dipertanyakan. “Nama programnya ada kata keadilan, tapi tidak adil bagi komunitas yang juga telah menginisiasi pengembangan EBT,” tukasnya.
Pengembangan energi terbarukan skala besar, menurut Firdaus Cahyadi, memiliki risiko sosial dan ekologi yang besar pula. “Sebaliknya, pengembangan energi terbarukan di tingkat komunitas memiliki risiko sosial dan ekologi yang kecil,” ungkapnya. “Bahkan pengembangan energi terbarukan di tingkat komunitas dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Dan itu berarti menyejahterakan kehidupan mereka,” tambah Firdaus.
Transisi energi, tambah Firdaus Cahyadi lagi, bukan hanya sekadar perpindahan energi dari fosil ke terbarukan, namun juga perubahan tata kuasa dan tata kelola energi di Indonesia.
“Selama ini tata kuasa energi di Indonesia tersentralisasi. Transisi energi harus mengubah tata kuasa energi menjadi terdesentralisasi,” ujarnya menegaskan. “Selain itu, tata kelola energi di Indonesia cenderung tertutup dan elitis, transisi energi harus mengubahnya menjadi lebih terbuka dan demokratis.”
JETP, lanjut Firdaus Cahyadi, harus menjadi momentum bagi perbaikan tata kuasa dan kelola energi di Indonesia. “Tanpa perbaikan itu, JETP hanya akan sekadar menambah utang baru dan membebani rakyat,” ujarnya
Untuk itu, kata dia, sebagai langkah awal untuk perbaikan, publik harus mendesak pemerintah untuk memasukkan pendanaan energi terbarukan berbasis komunitas.(red)
