SANGIHE – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan bersama Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD dan Anggota Dewan, Arthur Kotabunan, mengunjungi Kementerian Sosial RI untuk konsultasi dan koordinasi terkait usulan Pahlawan Nasional dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, bertempat di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Selasa (21/2/2023).
Pj. Bupati Sangihe diterima langsung oleh Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini. Dalam pertemuan tersebut, Tamuntuan mengkonsultasikan terkait Lumbung Pangan, Rehabilitasi Sosial dan penerima PKH yang dibutuhkan oleh kecamatan yang terluar dan juga usulan Pahlawan Nasional. Sebab, saat ini masi belum ditetapkannya Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional.
“Sudah ketiga kalinya diusulkan oleh Pemda Sangihe dan juga Gubernur Sulawesi Utara, rekomendasi pun sudah ada dan saat ini juga kami sudah menyelesaikan kelengkapan Dokumen Usulan Pahlawan Nasional. Oleh karena itu, kami masih tetap mengusulkan untuk Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ssmoga ibu direktur bisa membantu memperjuangkan usulan Pahlawan Nasional Dari Nusa Utara,” ungkap Tamuntuan.
Semantara itu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fransiscus Andi Silangen yang tak lain merupakan suami Pj Bupati Sangihe menambahkan, kebutuhan jaminan sosial sangat diperlukan khususnya masyarakat di kecamatan terluar. Dan, kiranya mendapatkan perhatian pemerintah pusat melalui Kemensos.
Kemudian usulan Pahlawan Nasional Bataha Santiago bisa dibilang masyarakat asli Nusa Utara, Kepulauan Sangihe yang sangat luar biasa perjuangannya, mempunyai nilai yang strategis dan nilai moral yang baik. Mengingat Bataha Santiago dengan usulan dari Sulawesi Utara adalah asli dari Kepulauan Sangihe.
“Perjuangan Bataha Santiago untuk Nusa Utara sangatlah berarti, dengan nilai strategis dan moral yg baik terhadap masyarakat dan kami akan tetap mengusulkan Bataha Santiago sebagai pahlawan Nasional dari Nusa Utara Kepulauan Sangihe. Karena sampai sekarang masih belum ada pahlawan dari Nusa Utara dan juga bisa membuat bangga wawasan kebangsaan apabila terdapat pahlawan dari Nusa Utara. Ini juga merupakan dapil saya selaku DPRD Provinsi Sulut,” jelas Silangen.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Dewi Suhartini
Merespon baik dengan usulan yang disampaikan terkait jaminan sosial dan juga kembali diperjuangkan oleh Pj Bupati untuk pahlawan nasional Nusa Utara dan juga oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut.
“Walaupun masih belum ditetapkan Bataha Santiago sebagai Pahlawan Nasional, kami akan tetap membantu dalam proses kelengkapan dokumen Bataha Santiago agar bisa ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Dan untuk jaminan sosial masyarakat yang ada di kecamatan terluar, Kemensos melalui ibu menteri pasti akan menindaklanjuti kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk masyarakat,” tutur Suhartini.
Selesai pertemuan dengan Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan, Pj. Bupati Sangihe bersama Ketua DPRD Provinsi Sulut dan anggota melanjutkan pertemuan dengan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI dalam rangka usulan Jaminan Sosial yang ada di Kepulauan Sangihe.
Pj Bupati dr Rinny Tamuntuan menjelaskan, bahwa dalam waktu kurang lebih sebulan yang lalu, pada awal dan akhir tahun, Kepulauan Sangihe mengalami bencana alam. Seperti banjir, gelombang pasang dan tanah longsor.
“Di mohon untuk pemerintah pusat, terutama bapak Dirjen Perlindungan dan Jamsos bisa membantu dalam upaya perbaikan fase bencana yang dialami daerah Kepulauan Sangihe,” kata Tamuntuan.
“Dirjen telah mengapresiasi mengenai apa yang telah kami sampaikan. Nantinya akan ditindaklanjuti segera mungkin dan dimohon untuk penguatan proses percepatan usulan ini, segera dibuat agar bisa langsung difasilitasi ke Menteri Sosial RI,” imbuhnya. (one).
