MANADO – Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menyatakan bahwa dana desa boleh ditajamkan kepada upaya-upaya pengurangan stunting. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen dan koordinasi.
”Operasional kepala desa 4 persen. Kalau jumlah 4 persen operasional bisa, berarti program pengurangan stunting juga bisa,” ujar Wakil Gubernur saat Rakorev Percepatan Penurunan Stunting T.A. 2022 Semester I, Kamis (8/9/2022) di Manado.
Menurutnya, ada dua poin penting yang harus diupyakan Kepala Daerah, yakni komitmen dan koordinasi. “Biar lambat tapi pasti. Belum terlambat karena kita akan menghadapi pembahasan KUA-PPAS perubahan anggaran,” sambungnya.
Lanjut Wagub, komitmen Presiden Joko Widodo harus ditransformasikan. “Bagaimana komitmen Presiden ditransformasikan kepada kita semua. Selanjutnya kepala daerah mentrasformasikan kepada seluruh jajarannya,” ujarnya.
Kandouw juga menekankan koordinasi. Bagi Wagub ini sangat penting terutama koordinasi lintas SKPD. Supaya betul-betul kebijakan kita menghasilkan output dan ada outcome-nya.
“Penanganan stunting sebaiknya lebih kita fokuskan. Pemprov Sulut selalu harus terus mengingatkan tentang komitmen dan koordinasi. Saya mengimbau empati dan komitmen. Kalau disuruh pilih, saya pilih ini karena ini adalah kerja kemanusiaan,” ujar Ketua Satgas Penanganan Stunting Sulut ini.
Ditambahkan juga, di era Presiden Joko Widodo peningkatan infrastruktur diakui dunia. Peningkatan SDM antara lain dengan pengurangan stunting. “Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penanganan stunting. Stunting adalah beban pemerintah bahkan beban masyarakat dan keluarga. Penanganan stunting di negara ini harus dengan pergerakan holistik. Dalam artian semua spektrum, strata sosial, semua anak-anak bangsa harus terlibat,” pungkas Wagub.
Agenda penting yang digelar Perwakilan BKKBN Sulut ini, menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Tino Tandaju, merupakan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk penurunan prevalensi stunting di Sulut. “Secara nasional BKKBN merupakan komandan untuk penurunan stunting, sehingga kami perwakilan di daerah terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders daerah hingga ke tingkat desa untuk urusan super penting ini. Program ini menjadi program super prioritas nasional,” ujar Tandaju.(red)
