TOMOHON – Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang dibentuk oleh pemerintah daerah harus berperan penting dalam mengawal program kependudukan dan KB, dan terutama stunting di daerah. Untuk itu, Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap TPK di Tomohon.
Koodinator Bidang Latbang BKKBN Sulut Agustien Mamahit SE, Selasa (09/08/2022) menemui langsung Walikota Tomohon Caroll Senduk SH, Ketua TP-PKK Kota Tomohon drg Jeand’arc Senduk-Karundeng, dan Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring SE ME.
Agustien Mamahit menjelaskan pertemuan dengan Walikota dan Sekkot Tomohon juga mengoordinasikan mengenai Surat Keputusan Walikota Tomohon tentang Tim Pendamping Keluarga. Di Kota Tomohon ada 77 Tim Pendamping Keluarga.
Agustien mengatakan BKKBN mengerahkan 200 ribu Tim Pendamping Keluarga se-Nusantara dalam upaya penargetan penurunan angka stunting.
“Tugas TPK yaitu melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan pemberi bantuan sosial. Maka dengan adanya upaya pemberian target penurunan tersebut, angka penurunan Stunting di Indonesia menurun sebanyak 14 persen,” katanya.
Dia menjelaskan, nantinya TPK akan datang ke rumah para keluarga berisiko stunting untuk melakukan pemutakhiran verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting serta melakukan proses KIE (komunikasi, Informasi, Edukasi).
“Nantinya 77 TPK yang ada akan bekerjasama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wakil Walikota Tomohon (Wenny Lumentut),” tandasnya.(red)
