MANADO – Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BKKBN Sulut, Senin (08/08/2022). Kunjungan kerja ini dalam rangka koordinasi dan konsultasi penanganan stunting.
Rombongan dari Talaud diterima oleh Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ignasius Worung (Korbid Adpin) didampingi Sekretaris Lady Ante, Koordinator Bidang KS/PK dr. Jeanny.Y.Winokan, Koordinator Bidang Dalduk Ir. Ronny Sumilat (Koordinator Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut) dan Murfiu Kuhu STP (Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulut). Dalam pertemuan tersebut Komisi III menggali informasi tentang strategi penanganan stunting sekaligus peralatan stunting untuk anak-anak. Sebab, meski Talaud belum menjadi lokus penganan stunting di Sulut, namun potensi menjadi salah satu lokus berpeluang mengingat kondisi kewilayahan Talaud yang kepulauan dan terkendala dengan distribusi.
“Masing-masing daerah memiliki karakteristik sendiri dalam hal penyebab timbulnya kasus stunting. Talaud yang secara umum kendalanya adalah transportasi, sudah pasti berpengaruh pada aspek distribusi untuk semua kebutuhan terutama pangan dan kesehatan. Hal ini sangat potensial menimbulkan kasus stunting, sehingga perlu antisipasi dan penanganan bersama. Terima kasih telah memberikan perhatian kepada masalah stunting ini,” kata Worung.
Adapun Komisi III DPRD Talaud yang berkunjung adalah Vokker J Pelle (Wakil Ketua DPRD), Meike F Manganguwi (Ketua Komisi III), Rudini Ambuliling (Wakil Ketua Komisi III), Decky Tule (Sekretaris Komisi III) dan para anggota Jim. W. Maatuil, Wemprit Walesasi, Indra Billy Rampisela, Max F. Lua, beserta para pendamping dari Sekretariat DPRD.
“Terima kasih juga kepada jajaran BKKBN Sulut yang telah memberi masukan dan pemahaman kepada kami tentang seluk beluk stunting beserta strategi penanganannya. Berbagai masukan ini akan menjadi pegangan kami untuk menetapkan kebijakan dari sisi legislatif demi menyelamatkan SDM generasi penerus di Talaud dari ancaman stunting. Kami akan koordinasikan dengan eksekutif di Pemkab,” ujar Vokker Pelle.(red)
