Gubernur Olly Harap Konreg PUPR 2020 Banyak Akomodir Usulan Sulut
MANADO — Kementerian PUPR menggelar Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2020 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Bali yang digelar di Manado, Senin (02/03/2020). Sebanyak 12 provinsi ikut membahas program pembangunan infrastruktur PUPR untuk tahun anggaran 2021.
12 provinsi tersebut adalah Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Gorontalo.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey sebagai tuan rumah dan turut mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyambut kedatangan seluruh peserta konsultasi regional sekaligus mengapresiasi Menteri PUPR yang telah memilih Sulut sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Biasanya ke Manado ini ada penerbangan langsung dari China. Tapi karena peristiwa tersebarnya virus Corona, penerbangan itu ditutup sementara sejak 21 Januari. Agenda ini seperti jadi penggantinya. Kami berterimakasih karena Sulut dipilih menjadi tempat acara rapat regional ini, dan ini sangat menguntungkan buat masyarakat Sulut,” kata Olly.
Gubernur juga berharap melalui kegiatan kosultasi ini dapat menguntungkan Sulut melalui perencanaan proyek infrastruktur yang bakal dikerjakan di Sulut. “Mudah-mudahan karena digelar di Sulut usulan dari Provinsi Sulut lebih banyak ditampung oleh Pak Menteri,” tandasnya.
Sementara Menteri Basuki dalam sambutan pembukaan mengajak seluruh peserta konsultasi regional untuk membuat program 2021 dengan mensinkronkan dan mengsinergikan antara PUPR pusat dengan Dinas PU-PR provinsi dan kabupaten/kota.
“Untuk itu saya mengajak kita semua mendengarkan kembali arahan kebijakan tahun 2020 2024. Dimanapun kita bekerja setiap tahun kita melaksanakan tiga hal. Pertama, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan tahun lalu. Kedua, melaksanakan pekerjaan yang kita punya di tahun 2020 dan ketiga memprogramkan tahun 2021,” kata Basuki.
Menteri PUPR juga mengingatkan seluruh peserta konsultasi untuk mempercepat pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang.
“Jadi sejak 2019 PUPR mendapat tugas merevitalisasi dan merehabilitasi bangunan sekolah SD, SMP, SMA, madrasah, dan perguruan tinggi. Kemudian pasar dan prasarana olahraga. Ini sesuai dengan arahan pertama pak Presiden (Joko Widodo) yakni pembangunan SDM,” kata Menteri Basuki.
Selanjutnya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri. Katanya, ini melanjutkan program sebelumnya, dan prinsipnya pemrograman tidak berdiri sendiri.
“Seperti di Sulut ini sudah ada tol Manado-Bitung yang harus dihubungkan dengan kawasan-kawasan ekonomi seperti KEK Bitung, KEK Pariwisata Likupang. Keluar dari tol terhubung dengan jalan-jalan strategis apakah jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten/kota. Kalau itu menghubungkan kawasan khusus, APBN bisa masuk,” ujarnya.
PUPR juga harus memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa seperti air bersih sanitasi dan jembatan gantung. Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antar desa.
“Tahun kemarin kita membangun 165 jembatan gantung, tahun ini ada 150-an dan tahun depan kalau bisa kita tambah untuk memfasilitasi jembatan gantung atau jembatan desa yang terutama untuk anak-anak sekolah kita,” ungkap Basuki.
“Sesuai arahan Bapak Presiden maka pertama melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan. Jadi seperti di sini ada ada Waduk Kuwil, ada Lolak. Tahun ini kami masih menyelesaikan yang 65 bendungan sisa dari yang kemarin. Mulai 2021 akan saya tambah lagi 15 bendungan. Harapannya tahun 2024 semua bendungan yang kita bangun selesai. Sehingga tidak membebani kabinet selanjutnya,” tambahnya.
Menteri Basuki memastikan bahwa pembangunan infrastruktur PUPR pada lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, serta Manado Bitung-Likupang selesai pada akhir 2020.
“Kita melanjutkan KSPN. Tahun 2020 ini semua yang lima ini Danau Toba , Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang selesai tahun 2020. 2021 kita akan pindah. Lima ini kita akan selesaikan tahun ini, tahun depan kita pindah,” tandasnya.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan Konreg ini digelar dengan 3 tujuan. Yakni menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi. Kedua untuk sinkronisasi program PUPR dengan didukung dan disepakati pemerintah daerah. Ketiga untuk penyusunan usulan Kementerian PUPR untuk RKP 2021.
“Pembangunan infrastruktur 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang. Selain itu juga memperhatikan arahan agenda pembangunan global dan memperhatikan daya dukung wilayah yang tangguh terhadap bencana,” kata Sucahyono.
Peserta Konreg ini terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Balai Jalan, Balai Sungai, Balai Prasarana Permukiman, dan Satker Penyediaan Perumahan di seluruh provinsi, juga Biro Perencanaan Anggaran dan sejumlah Ditjen Kementerian PUPR.(**)
