MANADO — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut telah selesai melakukan audit kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019 di Sulut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres itu diserahkan ke KPU Sulut, di Kantor BPK RI Sulut, Rabu (05/02/2020).
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi menyerahkan hasil audit tersebut kepada Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh didampingi Komisioner KPU Yessy Momongan dan Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti.
Karyadi mengatakan, dari hasil pemeriksaan BPK masih ada catatan diberikan, sehingga perlu ada perbaikan.
Beberapa catatan itu antara lain pemutakhiran data pemilih, perencanaan pengadaan logistik, distribusi logistik, dan lainnya (lihat grafis).
“Masih ada yang belum terdaftar, padahal memenuhi syarat untuk jadi pemilih,” kata dia.
Karyadi menegaskan agar semua yang menjadi catatan tersebut segera ditindaklanjuti penyelesaiannya.
“BPK mengambil simpulan permasalahan-permasalahan itu bila tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang,” ujar Karyadi
Poin pentingnya, kata Karyadi, kinerja KPU bukan semua jelek, cuma masih ada lini yang harus diperbaiki.
Sementara Ardiles Mewoh mengatakan, KPU Sulut akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK ini, dan sekaligus memperbaiki kinerja untuk Pilkada serentak 2020.
“Sejak tahapan pilkada dimulai, catatan sudah disampaikan pemeriksa. Kita tindak lanjut logistik lebih jauh hari, tepat jumlah, tepat waktu, ” katanya.(oio)
